 |
| Foto : Ketua FRB Lotim, Eko Rahady |
Lombok Timur – Sejumlah persoalan yang terjadi di sektor pendidikan belakangan ini menyita perhatian publik di Kabupaten Lombok Timur. Mulai dari polemik dugaan praktik jual beli seragam sekolah, kasus raibnya tabungan siswa, hingga berbagai keluhan masyarakat terkait tata kelola pendidikan, memunculkan tuntutan agar pemerintah daerah lebih serius melakukan pembenahan.
Gelombang kritik tersebut mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni. Masyarakat menilai berbagai persoalan yang mencuat harus menjadi perhatian utama dinas sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah.
"Tentu ini menjadi alam penting bagi Pemerintah, Kalau Sudah pendidikan seperti ini apalagi yang bisa diharapkan,"tegas ketua FRB Eko Rahady, Kamis ( 02/07/2026 ).
Kasus dugaan penyalahgunaan tabungan siswa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, serta polemik penjualan seragam di sejumlah sekolah, dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Bahkan, persoalan tersebut menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan media sosial.
Di tengah situasi itu, publik mempertanyakan efektivitas langkah-langkah pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Sejumlah kalangan meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sistem pengawasan sekolah, pengelolaan keuangan, serta pelayanan pendidikan secara umum.
"Ini akibat jabatan didapati lewat jalur politik tanpa harus mempertimbangkan kompetensi, ya hasilnya begini,"bebernya.
Padahal, Belum lama ini, Dinas Pendidikan Lombok Timur telah menerbitkan surat edaran yang melarang sekolah menjual seragam kepada siswa baru sebagai respons atas banyaknya keluhan wali murid. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif, namun masyarakat berharap implementasinya dapat diawasi secara ketat agar tidak berhenti pada sebatas regulasi di atas kertas.
Sorotan publik juga menyentuh rekam jejak kepemimpinan Nurul Wathoni yang sebelumnya dikenal berasal dari lingkungan pendidikan madrasah sebelum dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Sebagian masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengalaman tersebut mampu menjawab kompleksitas persoalan pendidikan dasar yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
"Alur kepindahan kepegawaiannya dari Pegawai Kemenag menjadi Pegawai Pemda Lombok Timur juga harus dipertanyakan juga, diawal awal Bupati tegas menyebutkan Ingin mengembalikan pejabat Struktural ke fungsional asal, ini justru ditambah sehingga amburadul kinerjanya,"pungkas Eko dengan nada skeptis.
Meski demikian, kritik yang berkembang di ruang publik pada dasarnya merupakan bentuk harapan masyarakat agar sektor pendidikan di Lombok Timur dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Publik berharap berbagai persoalan yang muncul dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Sebagai pejabat yang memimpin sektor strategis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret, memperkuat pengawasan, serta memastikan bahwa setiap persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah ditangani secara cepat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.