 |
| Foto : Kondisi Gate Utama Pasar Hewan Masbagik Ketika Memeriksa Karcis |
LOMBOK TIMUR — Berbagai kritikan dan laporan masyarakat terkait pengelolaan Pasar Hewan di Lombok Timur tidak membuat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur kehilangan kepercayaan diri. Ia justru mengaku tetap tenang karena menurutnya pengelolaan Pasar Hewan selama ini rutin mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan.
Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur H. Mahsyar menegaskan, Pasar Hewan hampir setiap tahun menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama berkaitan dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat.
“Makanya sudah saya bilang, Pasar Hewan itu hampir tiap tahun diperiksa oleh BPK kaitannya dengan laporan masyarakat. Tapi tidak ada temuannya,” tegasnya Rabu ( 02/09/2026 )?
Menurutnya, pengawasan di Pasar Hewan juga tidak hanya dilakukan oleh dinas. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bahkan telah menempatkan dua orang pengawas di lokasi yang disebut telah menjalankan tugas selama lebih dari satu tahun.
Keberadaan pengawas tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap aktivitas Pasar Hewan, termasuk menyangkut penerimaan dari karcis.
Ia menjelaskan, karcis yang terjual harus dihitung dan dicocokkan dengan jumlah setoran serta sisa karcis. Mekanisme tersebut, kata dia, menjadi bagian yang dapat diperiksa untuk memastikan administrasi penerimaan berjalan sesuai ketentuan.
“Di sana ada karcis yang terjual yang harus dihitung oleh pemeriksa, berapa yang laku, berapa yang tersetor dan berapa sisa karcis,” jelasnya.
Terkait persoalan pemeliharaan fasilitas Pasar Hewan, Kadis menyebut tidak terdapat biaya pemeliharaan khusus di pasar tersebut. Untuk lebih jelasnya, ia meminta persoalan itu dikonfirmasi kepada kepala bidang yang membidangi.
Sikap percaya diri tersebut juga ditunjukkan Kadis dengan menyebut dirinya tetap tenang menghadapi berbagai sorotan publik.
“Makanya saya tenang dengan ada pengawas dari Bapak Bupati setiap pasaran,” katanya.
Bahkan, ia mengungkapkan pernah menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki fasilitas musala di Pasar Hewan yang mengalami kebocoran pada 2023.
“Bahkan dulu tahun 2023 musala bocor, saya pribadi yang perbaiki,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons Kadis terhadap kritik dan laporan masyarakat yang belakangan menyoroti pengelolaan Pasar Hewan.
Meski demikian, kritik publik tetap menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan masyarakat. Terlebih, setiap pengelolaan fasilitas dan penerimaan yang bersumber dari aktivitas pelayanan publik pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dengan adanya pemeriksaan BPK serta pengawasan di lapangan, publik kini tinggal menunggu sejauh mana hasil pengawasan tersebut dapat menjawab seluruh pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan Pasar Hewan Lombok Timur.
Data terakhir capaian PAD Pasar hewan 64,58 persen dari target 718.574.980.000, angka tersebut melampaui perolehan ditahun sebelumnya.